Bandarlampung
(Lampost.co): Ratusan pekerja harian lepas di wilayah distribusi PLN
Lampung demo tolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, Kamis (25/4).
Ratusan pendemo ini mewakili lebih dari 1300 pekerja harian lepas se Lampung menuntut PLN distribusi wilayah ini mencabut PHK sepihak yang dilakukan GM PLN Lampung yang lama, Dyiananta. Demikian diungkap Ketua Forum Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Aom Koswara dalam orasinya.
Aom bersama peserta aksi menegaskan, bersama Serikat Mahasiswa Indonesia menolak privatisasi pejualan aset PLN, tolak PHK massal juga menuntut dicopotnya menteri BUMN Dahlan Iskan serta menghancurkan antek-antek kapitalis yang merusak sistem pereknomian bangsa.
Menurutnya, kebijakan PHK disebabkan oleh sikap Meneg BUMN Dahlan Iskan yang kini sedang berupaya bersama-sama DPR Komisi lX untuk menjual PLN ke China. "Aksi kali ini adalah menyangkut perut. Mem PHK 1300 pekerja outshorching berari membunuh ribuan orang. Kami meminta, batalkan PHK dan copot Meneg BUMN sebagai biang keladi semua persoalan ini,"ujar Ketua Federasi Serikat Nasional, Joko Purwanto, saat ditemui seusai memberikan orasi.
Menurut Joko, yang harus dilakukan Meneg BUMN bukanlah privatisasi. Melainkan bagaimana nasib ribuan karyawan lepas PLN yang sudah bekerja puluhan tahun masih berpenghasilan 1,5 juta/bulan.
"Ini yang harus difikirkan bukan privatisasi. Karena, korupsi di PLN tinggi. Penentuan sebuah kerjaan melalui vendor-vendor tidak tertutup kemungkinan ada kongkalikong alias KKN,"urainya dengan semangat.
Ratusan pendemo ini mewakili lebih dari 1300 pekerja harian lepas se Lampung menuntut PLN distribusi wilayah ini mencabut PHK sepihak yang dilakukan GM PLN Lampung yang lama, Dyiananta. Demikian diungkap Ketua Forum Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Aom Koswara dalam orasinya.
Aom bersama peserta aksi menegaskan, bersama Serikat Mahasiswa Indonesia menolak privatisasi pejualan aset PLN, tolak PHK massal juga menuntut dicopotnya menteri BUMN Dahlan Iskan serta menghancurkan antek-antek kapitalis yang merusak sistem pereknomian bangsa.
Menurutnya, kebijakan PHK disebabkan oleh sikap Meneg BUMN Dahlan Iskan yang kini sedang berupaya bersama-sama DPR Komisi lX untuk menjual PLN ke China. "Aksi kali ini adalah menyangkut perut. Mem PHK 1300 pekerja outshorching berari membunuh ribuan orang. Kami meminta, batalkan PHK dan copot Meneg BUMN sebagai biang keladi semua persoalan ini,"ujar Ketua Federasi Serikat Nasional, Joko Purwanto, saat ditemui seusai memberikan orasi.
Menurut Joko, yang harus dilakukan Meneg BUMN bukanlah privatisasi. Melainkan bagaimana nasib ribuan karyawan lepas PLN yang sudah bekerja puluhan tahun masih berpenghasilan 1,5 juta/bulan.
"Ini yang harus difikirkan bukan privatisasi. Karena, korupsi di PLN tinggi. Penentuan sebuah kerjaan melalui vendor-vendor tidak tertutup kemungkinan ada kongkalikong alias KKN,"urainya dengan semangat.
0 komentar:
Posting Komentar